Oleh Azyumardi Azra
Banyak masyarakat merasa lega dengan pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Maret lalu. UU BHP tersebut sejak awalnya kontroversial dan ditentang banyak kalangan: dari kelompok mahasiswa; orang tua mahasiswa; organisasi swasta penyelenggara pendidikan, khususnya perguruan tinggi (PT); lingkungan pesantren; dan berbagai kalangan pemangku kepentingan (stakeholders ) lainnya.
MK ternyata sependapat dengan para pemangku kepentingan menentang UU BHP. Karena, MK melihat bahwa UU itu pada dasarnya adalah upaya penyeragaman kelembagaan pendidikan, mulai yang negeri dan swasta yang sepanjang sejarah beragam. Walaupun beragam dan kebanyakan hidup secara pas-pasan, mereka telah memberikan kontribusi yang tidak bisa diabaikan terhadap kemajuan pendidikan dan tentu turut mencerdaskan anak-anak bangsa.
Lebih jauh, MK juga memahami pandangan para penentang bahwa UU BHP juga merupakan legalisasi privatisasi dan komersialisasi pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN). Gejala itu sudah terlihat dalam dasawarsa terakhir ketika berbagai PTN, baik yang sudah menjadi BHMN maupun yang non-BHMN, memperkenalkan peningkatan pembiayaan pembelajaran melalui macam-macam skema yang harus dibayar masyarakat.
Kita masih harus menunggu respons dan langkah konkret Kemendiknas, Dikti, PTN BHMN, dan PTN lain yang sedang menyiapkan diri menjadi BHP atau bahkan BLU. Satu hal sudah pasti, para pemangku kepentingan berharap, langkah para pihak ini mengandung substansi yang sama dengan UU BHP yang telah dibatalkan tersebut.
Bagaimanapun pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan public good , kebajikan publik. Maksud dari kebajikan publik adalah pendidikan bertujuan membangun generasi bangsa yang unggul dalam iptek dan imtak. Kebajikan publik itu lebih jauh terlihat dalam perincian tujuan-tujuan ideal pendidikan untuk menghasilkan anak bangsa yang menguasai ilmu dan keterampilan; memiliki karakter sesuai jati diri bangsa; dan siap menghadapi tantangan globalisasi. Semua ini adalah tujuan mulia untuk mewujudkan public good yang mestinya merupakan tanggung jawab negara, bukan mengalihkannya kepada masyarakat.
Untuk tingkat dasar dan menengah, pembiayaan pendidikan sepenuhnya dipikul pemerintah. Akan tetapi, ini hanya berlaku untuk sekolah/madrasah negeri, tidak untuk sekolah swasta. Bahkan, untuk sekolah/madrasah negeri, bukan rahasia lagi, masyarakat masih juga harus mengeluarkan berbagai biaya tambahan yang bisa disebut 'tidak resmi' atau 'setengah resmi', baik ketika memasukkan anak maupun selama si anak menempuh pendidikannya sampai tamat. Jadi, jika ada pernyataan 'pendidikan gratis', itu hanya mungkin mencakup SPP dan tidak biaya-biaya lainnya.
Sedangkan, untuk pendidikan tinggi, pemerintah cenderung memberlakukan prinsip 'otonomi'. dalam hal ini, PTN dapat mengambil berbagai kebijakan menyangkut pembiayaan. Apalagi, dalam kenyataannya selama ini, dana yang disediakan APBN tidak pernah memadai untuk menutupi pembiayaan yang mesti dikeluarkan PTN. Hasilnya, mereka harus menggali sumber-sumber dana yang mungkin untuk memenuhi biaya operasional, khususnya melalui mahasiswa. Lebih dari itu, banyak PTN juga berusaha menggalang dana guna peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan karena gaji yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk membuat mereka sejahtera.
Dalam konteks itu, pencabutan UU BHP mendatangkan dilema yang sulit bagi dunia pendidikan kita, khususnya sekolah/madrasah negeri. Pada satu pihak, pemerintah tetap tidak atau belum mampu menyediakan anggaran memadai untuk terselenggaranya pendidikan sehari-hari, apalagi pendidikan berkualitas tinggi yang kompetitif. Memang, terjadi peningkatan anggaran sampai 20 persen dari APBN (termasuk gaji), tetapi pertambahan dana itu belum mampu, misalnya, membuat gedung sekolah yang tidak reot atau roboh. Dengan kata lain, peningkatan anggaran pendidikan ternyata tidak serta-merta membuat fasilitas dan proses pembelajaran kian meningkat pula.
Pada pihak lain, sekolah/madrasah dan PTN usai pencabutan UU BHP agaknya tidak lagi terlalu bebas melakukan berbagai pungutan, yang diharapkan dapat menutup kekurangan anggaran, kecuali lembaga-lembaga pendidikan ini melakukan berbagai trick atau skema tertentu yang membuat peserta didik membayar pungutan-pungutan tersebut. Di tengah pergulatan seperti ini, persoalan peningkatan mutu cenderung terlupakan sehingga pendidikan kita tetap tidak kompetitif di tengah persaingan global yang kian keras.
MK ternyata sependapat dengan para pemangku kepentingan menentang UU BHP. Karena, MK melihat bahwa UU itu pada dasarnya adalah upaya penyeragaman kelembagaan pendidikan, mulai yang negeri dan swasta yang sepanjang sejarah beragam. Walaupun beragam dan kebanyakan hidup secara pas-pasan, mereka telah memberikan kontribusi yang tidak bisa diabaikan terhadap kemajuan pendidikan dan tentu turut mencerdaskan anak-anak bangsa.
Lebih jauh, MK juga memahami pandangan para penentang bahwa UU BHP juga merupakan legalisasi privatisasi dan komersialisasi pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN). Gejala itu sudah terlihat dalam dasawarsa terakhir ketika berbagai PTN, baik yang sudah menjadi BHMN maupun yang non-BHMN, memperkenalkan peningkatan pembiayaan pembelajaran melalui macam-macam skema yang harus dibayar masyarakat.
Kita masih harus menunggu respons dan langkah konkret Kemendiknas, Dikti, PTN BHMN, dan PTN lain yang sedang menyiapkan diri menjadi BHP atau bahkan BLU. Satu hal sudah pasti, para pemangku kepentingan berharap, langkah para pihak ini mengandung substansi yang sama dengan UU BHP yang telah dibatalkan tersebut.
Bagaimanapun pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan public good , kebajikan publik. Maksud dari kebajikan publik adalah pendidikan bertujuan membangun generasi bangsa yang unggul dalam iptek dan imtak. Kebajikan publik itu lebih jauh terlihat dalam perincian tujuan-tujuan ideal pendidikan untuk menghasilkan anak bangsa yang menguasai ilmu dan keterampilan; memiliki karakter sesuai jati diri bangsa; dan siap menghadapi tantangan globalisasi. Semua ini adalah tujuan mulia untuk mewujudkan public good yang mestinya merupakan tanggung jawab negara, bukan mengalihkannya kepada masyarakat.
Untuk tingkat dasar dan menengah, pembiayaan pendidikan sepenuhnya dipikul pemerintah. Akan tetapi, ini hanya berlaku untuk sekolah/madrasah negeri, tidak untuk sekolah swasta. Bahkan, untuk sekolah/madrasah negeri, bukan rahasia lagi, masyarakat masih juga harus mengeluarkan berbagai biaya tambahan yang bisa disebut 'tidak resmi' atau 'setengah resmi', baik ketika memasukkan anak maupun selama si anak menempuh pendidikannya sampai tamat. Jadi, jika ada pernyataan 'pendidikan gratis', itu hanya mungkin mencakup SPP dan tidak biaya-biaya lainnya.
Sedangkan, untuk pendidikan tinggi, pemerintah cenderung memberlakukan prinsip 'otonomi'. dalam hal ini, PTN dapat mengambil berbagai kebijakan menyangkut pembiayaan. Apalagi, dalam kenyataannya selama ini, dana yang disediakan APBN tidak pernah memadai untuk menutupi pembiayaan yang mesti dikeluarkan PTN. Hasilnya, mereka harus menggali sumber-sumber dana yang mungkin untuk memenuhi biaya operasional, khususnya melalui mahasiswa. Lebih dari itu, banyak PTN juga berusaha menggalang dana guna peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan karena gaji yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk membuat mereka sejahtera.
Dalam konteks itu, pencabutan UU BHP mendatangkan dilema yang sulit bagi dunia pendidikan kita, khususnya sekolah/madrasah negeri. Pada satu pihak, pemerintah tetap tidak atau belum mampu menyediakan anggaran memadai untuk terselenggaranya pendidikan sehari-hari, apalagi pendidikan berkualitas tinggi yang kompetitif. Memang, terjadi peningkatan anggaran sampai 20 persen dari APBN (termasuk gaji), tetapi pertambahan dana itu belum mampu, misalnya, membuat gedung sekolah yang tidak reot atau roboh. Dengan kata lain, peningkatan anggaran pendidikan ternyata tidak serta-merta membuat fasilitas dan proses pembelajaran kian meningkat pula.
Pada pihak lain, sekolah/madrasah dan PTN usai pencabutan UU BHP agaknya tidak lagi terlalu bebas melakukan berbagai pungutan, yang diharapkan dapat menutup kekurangan anggaran, kecuali lembaga-lembaga pendidikan ini melakukan berbagai trick atau skema tertentu yang membuat peserta didik membayar pungutan-pungutan tersebut. Di tengah pergulatan seperti ini, persoalan peningkatan mutu cenderung terlupakan sehingga pendidikan kita tetap tidak kompetitif di tengah persaingan global yang kian keras.
Komentar
Posting Komentar